Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Alue Dohong, memimpin delegasi RI dalam mempromosikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) di hadapan importir produk kayu dan perwakilan otoritas perdagangan internasional di Dusseldorf, Jerman, pada Kamis, 19 Oktober 2023.
Acara yang didukung penuh oleh Dubes RI untuk Republik Federal Jerman, Arif Havas Oegroseno, ini diadakan dalam bentuk lunch meeting dan dihadiri oleh perwakilan pelaku serta asosiasi importir produk kayu dari Hamburg, Bonn, dan Koln.
SVLK merupakan inisiatif untuk mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan telah berhasil mengurangi pembalakan liar secara signifikan di Indonesia. “SVLK adalah upaya Pemerintah Indonesia untuk mengatasi pembalakan liar, deforestasi, dan degradasi, serta mempromosikan kayu legal dari Indonesia,” ujar Alue Dohong.
Agus Justianto, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, menjelaskan bahwa SVLK, yang dimulai sejak perjanjian Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) antara Indonesia dan Uni Eropa pada 2013, bertujuan untuk memastikan legalitas kayu yang diperdagangkan di pasar internasional. Sistem ini wajib untuk semua produk kayu ekspor, termasuk bagi industri kecil menengah.
“Dengan dokumen deklarasi mandiri, industri kecil menengah bisa memanfaatkan kayu rakyat untuk ekspor,” tambah Agus.
Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Krisdianto, menjelaskan bahwa proses verifikasi SVLK dapat dilihat secara transparan melalui Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (SILK) dan data traceability pada web ‘Satu Data PHL’.
Claudio Kaiser dari Impan GmbH, agen impor produk kayu dari Indonesia, mengungkapkan bahwa sebagian besar importir di Jerman masih belum familiar dengan SVLK. Ia menambahkan, peraturan baru Uni Eropa Deforestation-free Regulation (EUDR) membuat banyak importir memilih sertifikat FSC dan PEFC yang lebih dikenal.
Andreas Scharnberg dari Holz Schnettler Soest (HSS) menekankan pentingnya sosialisasi SVLK kepada otoritas berwenang dan importir di Uni Eropa. Ia juga menyarankan agar informasi tentang SVLK disediakan dalam berbagai bahasa yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memudahkan pemahaman.
Diskusi tersebut diakhiri dengan kesepakatan bahwa produk kayu dari Indonesia yang bersertifikat SVLK diterima di pasar Uni Eropa dan memenuhi standar teknis yang dibutuhkan. Pasar Eropa, terutama untuk kayu konstruksi, masih sangat terbuka, terutama mengingat berkurangnya pasokan dari Rusia akibat perang dengan Ukraina.
Wakil Menteri Alue Dohong menutup pertemuan dengan menyatakan bahwa kampanye SVLK akan diperluas ke negara-negara lain di Uni Eropa dan sistem informasi akan diperbaiki dengan menyediakan situs web multibahasa. “Produk kayu yang bersertifikat SVLK dari Indonesia dijamin legalitas dan kelestariannya,” tegas Alue Dohong.
