Indonesia Targetkan FOLU Net Sink 2030 untuk Capai Netralitas Karbon

Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam mengatasi perubahan iklim dengan menerapkan strategi FOLU Net Sink 2030 (Forest and Other Land Uses Net Sink 2030). Inisiatif ini bertujuan untuk menyeimbangkan emisi dan serapan karbon di sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebelum tahun 2030.

Apa Itu FOLU Net Sink 2030?

FOLU Net Sink 2030 merupakan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa jumlah karbon yang diserap oleh hutan dan lahan lebih besar atau setidaknya setara dengan jumlah emisi yang dilepaskan. Langkah ini menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam Perjanjian Paris serta target Nationally Determined Contribution (NDC) dalam upaya global menekan emisi gas rumah kaca.

Sektor kehutanan dan lahan memainkan peran penting dalam strategi mitigasi perubahan iklim. “Kami menargetkan emisi dari sektor FOLU bisa turun secara signifikan melalui berbagai kebijakan perlindungan hutan, restorasi lahan gambut, serta peningkatan reforestasi,” ujarnya.

Strategi Kunci untuk Mewujudkan FOLU Net Sink 2030

Sejumlah langkah strategis telah disiapkan pemerintah untuk mencapai target ini, di antaranya:

1. Pengurangan Deforestasi dan Degradasi Hutan
   • Moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut.
   • Pengawasan ketat terhadap praktik pembalakan liar.
   • Restorasi ekosistem yang telah rusak.
2. Reforestasi dan Agroforestri
   • Penanaman kembali hutan yang terdegradasi.
   • Mendorong praktik agroforestri untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
   • Pengembangan hutan tanaman industri yang lebih ramah lingkungan.
3. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
   • Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
   • Skema sertifikasi hutan lestari (FSC/PEFC).
   • Insentif ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan.
4. Restorasi Gambut dan Mangrove
   • Rewetting atau pembasahan kembali lahan gambut yang rusak.
   • Rehabilitasi kawasan pesisir dengan menanam mangrove.
   • Penguatan tata kelola ekosistem pesisir dan gambut.
5. Pemantauan dan Pelaporan Emisi
   • Penguatan sistem pemantauan berbasis satelit.
   • Integrasi data nasional untuk transparansi laporan emisi dan serapan karbon.

Bagaimana FOLU Net Sink 2030 Dijalankan?

Untuk memastikan keberhasilan implementasi, pemerintah melibatkan berbagai lembaga dan teknologi pemantauan modern:

• KLHK bertanggung jawab atas kebijakan dan implementasi teknis.
• Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) fokus pada pemulihan ekosistem gambut dan mangrove.
• Bappenas menyusun kebijakan perubahan iklim berbasis pembangunan berkelanjutan.
• Lembaga penelitian dan akademik seperti LIPI serta universitas turut mengembangkan inovasi dan kajian ilmiah.
• Sektor swasta didorong untuk berpartisipasi dalam proyek karbon dan investasi restorasi.
• Teknologi berbasis satelit dan drone digunakan untuk mengawasi kondisi hutan secara real-time.

Pemerintah juga mengadopsi mekanisme pembayaran berbasis hasil (result-based payment) melalui skema seperti REDD+ dan dukungan pendanaan dari Green Climate Fund (GCF).

Tantangan yang Harus Dihadapi

Meski ambisius, upaya ini tidak terlepas dari tantangan. Beberapa kendala utama meliputi:

• Konflik penggunaan lahan, terutama antara kepentingan ekonomi dan konservasi.
• Pendanaan, di mana proyek restorasi membutuhkan investasi besar dari pemerintah dan sektor swasta.
• Penegakan hukum, untuk menindak pembalakan liar dan konversi lahan ilegal.
• Keterlibatan masyarakat, yang masih perlu ditingkatkan dalam upaya konservasi.

FOLU Net Sink 2030 menjadi langkah strategis Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan mencapai netralitas iklim di sektor kehutanan dan lahan. Keberhasilan program ini bergantung pada kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Jika implementasinya berjalan sesuai rencana, Indonesia dapat menjadi pemimpin global dalam mitigasi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan.

Sumber:

• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2023). Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Jakarta: KLHK. Retrieved from https://www.klhk.go.id
• Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2022). Strategi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. Jakarta: Bappenas. Retrieved from https://www.bappenas.go.id
• United Nations Development Programme (UNDP). (2023). Indonesia’s Commitment to Climate Change Mitigation: FOLU Net Sink 2030. Retrieved from https://www.undp.org
• World Bank. (2022). Forest Carbon Partnership Facility and REDD+ Implementation in Indonesia. Washington, D.C.: World Bank. Retrieved from https://www.worldbank.org
• ResearchGate. (2023). The Role of Indonesia’s Forest Sector in Achieving Net-Zero Emissions. Retrieved from https://www.researchgate.net