Oleh: Darusman
Dalam perdagangan kayu, ada satu prinsip yang sebenarnya sederhana. Jumlah kayu yang dijual tentu harus ada barangnya. Kalau suatu petak hanya menghasilkan 100 meter kubik kayu, tidak mungkin kita menjual 200 meter kubik dari panen yang sama tanpa ada tambahan pasokan.
Di lapangan, persoalan seperti ini bisa diperiksa melalui dokumen pemanenan, surat jalan, catatan penerimaan, sampai laporan mutasi kayu. Setidaknya, demikian sistem yang seharusnya berjalan.
Sekarang muncul satu data lain yang semakin sering diminta pembeli: GeoJSON.
Bagi yang belum akrab, GeoJSON adalah format data geografis yang dapat digunakan untuk menunjukkan lokasi asal bahan baku. Dalam perdagangan kayu yang berkaitan dengan European Union Deforestation Regulation (EUDR), informasi ini menjadi bagian penting untuk menelusuri sumber kayu.
Saya melihat semakin banyak pelaku usaha mulai menyiapkan GeoJSON. Ada yang membuat sendiri, meminta pemasok, atau menggunakan jasa pihak lain. Perkembangan yang baik, tentu saja.
Hanya saja, kita perlu hati-hati agar tidak menganggap pekerjaan selesai setelah petanya tersedia.
Sebab GeoJSON tidak menjelaskan berapa banyak kayu yang pernah dipanen dari lokasi tersebut. Ia juga tidak mencatat dengan sendirinya kepada siapa kayu dijual dan berapa yang masih tersedia.
Ambil contoh sebuah petak hutan rakyat seluas empat hektare. Katakanlah, berdasarkan catatan pemanenan yang dapat diperiksa, lahan tersebut menghasilkan 100 meter kubik kayu bulat.
Kayunya dibeli pedagang, kemudian dijual kepada beberapa industri. Tidak masalah jika pengirimannya dilakukan bertahap. Bahkan, informasi geolokasi yang sama memang dapat digunakan untuk beberapa transaksi yang benar-benar berasal dari petak tersebut.
Namun, persoalannya akan berbeda jika masing-masing pihak menggunakan GeoJSON yang sama untuk mengklaim pasokan kayu baru, sementara jumlah keseluruhannya ternyata melebihi hasil panen.
Kondisi ini mungkin tidak langsung terlihat. Apalagi jika kayu telah berpindah melalui beberapa pedagang, masuk ke penggergajian, kemudian diolah menjadi komponen atau furnitur.
Kita juga tidak bisa sembarangan menjumlah seluruh transaksi. Kayu yang sama bisa tercatat ketika dibeli pedagang, dijual ke industri, dan diperdagangkan kembali setelah diolah. Itu bukan berarti ada tiga kali pemanenan.
Justru di situlah perlunya pencatatan yang benar. Kita harus bisa membedakan perpindahan kayu yang sama dengan tambahan pasokan yang memang berasal dari hasil panen lain.
Dalam konteks EUDR, persoalan ini menjadi lebih menarik.
Data geolokasi dan informasi kuantitas produk menjadi bagian dari informasi yang harus dikumpulkan dalam proses due diligence. Operator yang memiliki kewajiban menyampaikan Due Diligence Statement (DDS) menggunakan sistem informasi yang disediakan Uni Eropa.
Dengan demikian, sebagian informasi yang sebelumnya hanya beredar antara pemasok dan pembeli kini juga tercatat dalam sistem yang dapat digunakan otoritas berwenang untuk melakukan pemeriksaan.
Saya tidak ingin berspekulasi bahwa sistem tersebut sudah mampu menghitung otomatis seluruh volume kayu yang berasal dari setiap poligon. Sepanjang informasi resmi yang tersedia, kemampuan khusus semacam itu belum dapat dipastikan. Apalagi jumlah produk dalam sebuah DDS tidak selalu menggambarkan volume hasil panen dari masing-masing petak secara terpisah.
Tetapi saya kira kita perlu melihat kemungkinan jangka panjangnya.
Ketika data geolokasi dan transaksi semakin banyak terkumpul, peluang untuk membandingkan informasi dari sumber yang sama juga semakin terbuka. Bisa melalui pemeriksaan dokumen, penilaian risiko, atau pengembangan sistem pengawasan.
Karena itu, pelaku usaha Indonesia sebaiknya tidak menganggap bahwa penggunaan GeoJSON yang sama oleh beberapa eksportir akan selamanya sulit diketahui.
Terlebih jika masing-masing menggunakan informasi tersebut untuk mendukung klaim asal kayu yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ada persoalan lain yang lebih mengkhawatirkan.
Misalnya, seorang pedagang memperoleh kayu dari beberapa tempat. Sebagian memiliki informasi asal-usul lengkap, sebagian lainnya belum jelas. Ketika diminta dokumen EUDR, ia menggunakan GeoJSON dari lokasi yang datanya sudah tersedia untuk mewakili seluruh pasokan.
Hasil analisis spasial terhadap lokasi tersebut mungkin menunjukkan tidak ada indikasi deforestasi. Namun, hasil yang baik itu hanya relevan untuk lokasi yang diperiksa. Tidak serta-merta berlaku bagi kayu yang sebenarnya berasal dari tempat lain.
Jika dilakukan dengan sengaja untuk menampilkan kesan bahwa seluruh bahan baku telah memenuhi persyaratan lingkungan, praktik seperti ini berpotensi menjadi greenwashing.
Saya kira persoalan ini perlu dibicarakan sebelum berkembang menjadi kebiasaan.
Selama ini kita cukup sering membahas bagaimana memenuhi permintaan data dari pembeli. Apakah koordinat sudah ada, format GeoJSON sudah sesuai, atau analisis deforestasi sudah dilakukan.
Padahal, ketepatan lokasi asal kayu tidak kalah penting dibandingkan hasil analisis deforestasinya.
Peta yang benar untuk lahan yang salah tetap akan menghasilkan informasi asal-usul yang menyesatkan.
Kita sudah memiliki perangkat untuk mengurangi risiko tersebut. Indonesia mengenal SVLK, penatausahaan hasil hutan, dokumen pengangkutan, dan pencatatan produksi industri. Seluruhnya dapat menjadi sumber informasi untuk memeriksa hubungan antara bahan baku dan produk yang diperdagangkan.
Persoalannya, hubungan tersebut tidak selalu mudah ditelusuri ketika kayu berpindah antarpelaku usaha.
Pengendalian sederhana seperti mencegah penggunaan ulang surat jalan untuk menciptakan klaim pasokan baru bisa membantu. Namun, pengendalian di satu perusahaan tentu memiliki keterbatasan. Perusahaan tersebut belum tentu mengetahui bahwa dokumen atau informasi lahan yang sama telah digunakan oleh pihak lain.
Karena itu, saya melihat perlunya perhatian lebih besar terhadap pencatatan volume berdasarkan sumber dan periode pemanenan.
Tidak harus semuanya dimulai dengan teknologi yang rumit. Perusahaan bisa terlebih dahulu memastikan bahwa catatan pembelian, dokumen pengangkutan, dan penerimaan bahan bakunya saling cocok.
Untuk kayu yang sudah diolah, perubahan bentuk, rendemen, dan stok juga harus diperhitungkan. Kita tidak bisa membandingkan volume kayu bulat dengan produk jadi begitu saja.
Hal ini mungkin terdengar sebagai pekerjaan administrasi biasa. Namun, justru catatan semacam itulah yang akan membantu perusahaan ketika suatu saat pembeli mempertanyakan asal-usul bahan bakunya.
Menurut saya, EUDR tidak seharusnya membuat industri kayu Indonesia hanya semakin pandai menyiapkan dokumen.
Kita membutuhkan sistem yang membuat informasi asal kayu semakin dapat dipercaya, mulai dari pemilik lahan, pedagang, pengolah, sampai eksportir.
Pemasok kecil tentu juga perlu dibantu. Tidak semua pemilik hutan rakyat memahami pengolahan data geografis atau memiliki kemampuan pencatatan yang sama. Memberikan persyaratan baru tanpa pendampingan hanya akan memindahkan beban ke hulu.
Pemerintah dan pelaku industri mempunyai kepentingan yang sama untuk memastikan bahwa sistem yang sudah ada dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.
Kita tentu tidak ingin kayu Indonesia menghadapi persoalan di pasar internasional hanya karena informasi yang sebenarnya tersedia tidak dicatat dan dihubungkan dengan baik.
Lebih jauh lagi, kita juga tidak ingin muncul ruang bagi pihak yang sengaja menggunakan dokumen dari sumber yang memenuhi persyaratan untuk menutupi kayu dari sumber lain.
Maka, sebelum menyerahkan GeoJSON kepada pembeli, ada baiknya perusahaan memeriksa kembali satu hal yang paling mendasar: apakah kayu yang sedang diperdagangkan memang berasal dari lokasi yang disebutkan?
Setelah itu, barulah kita berbicara tentang volume, riwayat pemanenan, legalitas, dan penilaian deforestasinya.
Tidak ada yang salah dengan satu petak hutan digunakan untuk beberapa pengiriman. Begitu juga tidak ada batas produksi yang bisa disimpulkan hanya dari luas lahan, tanpa mengetahui kondisi tegakan dan hasil panennya.
Yang menjadi masalah adalah ketika informasi lahan digunakan untuk mendukung klaim pasokan yang tidak bisa dibuktikan.
Dan apabila nanti ditemukan ketidaksesuaian, persoalannya mungkin bukan pada GeoJSON yang digunakan, melainkan pada informasi kayu yang sejak awal tidak pernah diperiksa dengan benar.
Saya rasa lebih baik kita mulai membenahinya sekarang. Sebelum urusan yang sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat pemasok berubah menjadi persoalan kepercayaan dengan pembeli.
Catatan tentang SangkanLogiX
Persoalan penggunaan ulang dokumen menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan SangkanLogiX oleh Wangoon Research and Consulting.
SangkanLogiX menerapkan pembatasan penggunaan ulang surat jalan agar dokumen yang sama tidak digunakan untuk membuat klaim pergerakan kayu baru di dalam sistem. Fitur ini merupakan salah satu bentuk pengendalian internal, meskipun belum dapat mencegah penyalahgunaan dokumen atau informasi lahan di luar platform.
SangkanLogiX juga membantu pengelolaan geolokasi, data pemasok, dokumen ketertelusuran, serta analisis spasial indikatif untuk mendukung penyiapan informasi EUDR. Sistem ini tidak menggantikan tanggung jawab due diligence operator.
SangkanLogiX – Trace the Origin. Understand the Risk.
https://sangkanlogix.com
